KRITERIA SEORANG PROFESI APOTEKER DI APOTEK

Mungkin tidak semua praktisi diapotek merasakan kedinamisan praktek profesi apoteker di apotek. Hal ini sangat mungkin terjadi karena ada perbedaan manajemen pengelolaan antar apotek. Manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh para praktisi. Oleh karena itu, seorang profesi apoteker yang mencoba untuk terjun dalam komunitas farmasi di apotek tak hanya di tuntut untuk memiliki pengetahuan dan praktek kerja yang baik. Mereka juga harus dapat menjadi seorang pengayom bagi para pasien yang mampir ke apotek, baik untuk membeli obat atau sekedar memberikan informasi obat. Kedinamisan ini karena para pengunjung apotek bisa berasal dari segala lapisan dengan tingkat ekonomi dan pendidikan dalam jangkauan yang sangat luas. Dan sering kali pelayanan kefarmasian dianggap masyarakat sebagai pelayanan yang paripurna, meski kenyataannya kita hanya membantu masyarakat dengan pelayanan kefarmasian yang “terbatas”. Tetapi kenyataan ini sangat sulit dihindarkan sehingga sering kali para praktisi di komunitas harus banyak belajar sendiri tentang banyak hal terkait praktik profesinya untuk mengembangkan profesi itu sendiri. Permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh para apoteker praktisi komunitas sering kali tidak hanya terkait obat dan penyakit, tetapi juga terkait banyak hal seperti ekonomi, budaya, psikologi dan lain-lain. Tidak jarang kita juga “terjebak” dalam hal-hal diluar kompetensi kita. Dan bila hal itu terjadi apoteker harus dapat berlaku bijak dan harus mampu menyikapi dan memberikan informasi dan rujukan yang tepat. Seperti pada cerita berikut.

Pada tahun ada sesorang yang sedang mendirikan apotek, ada pelanggan yang bertanya kepadanya tentang obat dan penyakit yang diderita oleh familinya. Karena familinya termasuk keluarga yang kurang mampu dan merasa keberatan bila harus kontrol secara terus menerus. Karena alasan itu, dia minta pertimbangan kepada penjaga apotek tersebut yang tak lain adalah apotekernya sendiri. Sebagai apoteker yang dianggap serba tahu baik masalah obat dan penyakit. Pada saat itu dia bercerita kalau familinya adalah remaja perempuan lulus SMU. Dan seingat saya sudah dibawa dua kali kepada dokter, dokter tersebut ada di luar daerah saya dan sangat terkenal sebagai dokter jiwa di daerah saya, dan persisnya saya kurang tahu dengan pasti. Dia bertanya kepada apoteker tersebut apakah sang apoteker punya obat untuk family'nya tersebut, karena kasihan familinya tidak akan mampu melakukan kontrol ke dokter tersebut pada jangka yang panjang.

Kasus ini merupakan contoh kasus klasik yang pernah saya temui dalam pelaksanaan melakukan praktik profesi di apotek yang terkait masalah kesehatan jiwa, oleh karena itu saya ingat betul. Saat itu apoteker bertanya “kondisi si sakit bagai mana?”. Pelanggan apoteker tersebut secara umum menceritakan keadaan remaja tersebut hanya diam saja dan tidak pernah mau berkomunikasi dengan siapa saja. Sehingga keluarga merasakan kepanikan dan menganggap si remaja tersebut sakit kejiwaan. Saat itu si apoteker tidak memberikan obat apa-apa, dan hanya memberikan saran, “coba dulu didekati dengan pelan-pelan untuk diajak komunikasi dan tanya kenapa kok sampai diam saja. Dan usahakan cari orang yang paling dekat dengan remaja tersebut, bisa dari dalam keluarga atau teman si remaja”. Saat itu si apoteker mencoba untuk membantu memberikan informasi terkait hal-hal yang mungkin terjadi secara psikologi. Karena bila hal tersebut terkait psikologi, mungkin obat bukan jalan terbaik. Hampir satu bulan dari kasus itu, pelanggan apoteker tersebut melaporkan kembali keadaan si remaja yang ternyata hanya kecewa karena tidak bisa melanjutkan kuliah seperti teman-temannya. Padahal si remaja tersebut termasuk lebih bagus nilai akademisnya dibandingkan teman-temannya yang mampu melanjutkan ke bangku kuliah. Dan kenyataannya dalam hal ini obat tidak diperlukan. Banyak kasus psikologi yang masuk ke apotek. Dan terkadang si apoteker tak segan segan memberikan rujukan ke psikolog bila dari keluarga mampu dan berpendidikan.

Masalah yang sangat komplek yang terjadi di apotek terkadang menjadikan diri kita merasa bertambah bodoh menghadapi kenyataan praktek profesi di apotek. Karena apa yang saya dapat dibangku kuliah ternyata masih harus dikembangkan sesuai dengan tempat kita bekerja. Oleh karena itu terkadang saya bermimpi ada pelatihan-pelatihan yang mengakomodasi kasus-kasus yang berkembang di komunitas. Dan bukan hanya kasus-kasus yang berkembang di rumah sakit. Permasalahan sosial ternyata juga sangat dominan yang tingkat kesulitannya mungkin tidak kalah dengan permasalahan ilmu kefarmasian itu sendiri. Kasus semacam ini mugkin juga dialami oleh sebagian sejawat kita yag ada di komunitas, oleh karena itu permasalahan di komunitas sangat spesifik. Karena spesifiknya ini, maka pengembangan dunia farmasi komunitas juga harus mendapatkan perhatian yang lebih.

Perhatian lebih inilah yang seharusnya juga dilakukan oleh pemerintah dan oraginsasi profesi (IAI). Bukannya kita para apoteker menginginkan penghargaan yang sebesar-besarnya, tetapi hanya kita menginginkan apresiasi atas peran kita didalam pembangunan kesehatan bangsa. Sehingga dalam pengembangan diri profesi bisa berjalan dengan maksimal. Selama ini untuk kasus-kasus yang tanpa menggunakan alat seperti diatas, kita tidak membebankan tarif kepada masyarakat. Tetapi dampak yang ditimbulkan dari peran para apoteker komunitas seperti diatas adalah sangat berarti bagi masyarakat. Baik bila dilihat dari sisi ekonomi, pendidikan kesehatan, dsb. Semoga kedepan peran apoteker komunitas bisa lebih mendapatkan perhatian dan apresiasi. Sehingga kita para praktisi komunitas bisa bekerja lebih maksimal demi pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Apoteker farmasi

 Pedoman Penataran & Uji Kompetensi Apoteker

PENDAHULUAN

Praktek Profesi Apoteker yang sudah diarahkan dan diatur dalam PP 25/ 1980, UU 23/1992, PP 72, 1998, Permenkes 1332/2004, dan Permenkes 1027/2004 yang memberikan landasan hukum dan keberadaan Praktek Profesi Apoteker di Apotek serta Permenkes 1197/2004 tentang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, namun kenyataan perkembangan pekerjaan kefarmasian/ Praktek Profesi belum banyak berubah.

Walaupun sejak awal tahun 80-an, untuk menindaklanjuti PP 25/ 1980, telah disepakati oleh Ditjen POM – Depkes RI dan Ditjen Dikti – Depdikbud melalui SKB Ditjen Dikti dan Ditjen POM No 53//Dikti/Kep/1984 dan No 05907/A/SK/VII/1984 untuk mengatur Pendidikan Profesi Apoteker, namun saat ini terdapat berbagai bentuk penyelenggaraan Pendidikan Profesi Apoteker di Indonesia, sehingga lulusan Apoteker juga bervariasi. Disamping itu variasi tersebut semakin tajam dengan banyaknya Apoteker yang tidak mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, termasuk dalam pelayanan kefarmasian, padahal sejak dua dekade terakhir banyak sekali perubahan, antara lain dalam bentuk Produk/ Perbekalan Farmasi maupun Kompetensi dan Standar Pelayanan Farmasi.

Disamping itu dengan majunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kefarmasian dan perubahan – perubahan paradigma dalam praktek profesi kefarmasian diberbagai bidang, maka perlu dirumuskan pula Penataran dan Uji Kompetensi Apoteker (selanjutnya disebut PUKA) bagi seluruh Apoteker dan dilakukan setiap 5 tahun sekali.

ISFI sebagai satu – satunya organisasi Profesi Kefarmasian perlu segera sesuai dengan arahan IPF (International Pharmaceutical Federation) untuk menyelenggarakan Sertifikasi dari para Apoteker Anggota ISFI agar kompetensinya dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka menindaklanjuti hasil Kongres ISFI tahun 2005 di Bali, Rakernas ISFI di Jakarta dan Lokakarya antara PP.ISFI dan PD.ISFI, APTFI, Dirjen Dikti, Ditjen Bina Kefarmasian dan Badan POM dengan Perguruan Tinggi Farmasi terakreditasi A dan B, telah disepakati bahwa diperlukan Penataran Kompetensi bagi Apoteker di seluruh Indonesia berupa panataran dengan memperhatikan; UU No 13 Thn 2003 : Ketenagakerjaan, UU No 20 Thn 2003 : Sisdiknas dan PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang memberikan arahan Standar Kompetensi & Sertifikasi Kompetensi, dan Lembaga Sertifikasi, PP 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan, PP 23 Thn 2004, Jo SKB Menaker, Mendiknas & Memperindag Mei 2003 tentang Sertifikasi Profesi, Surat Keputusan Bersama antara Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI)

Dalam rangka Pelaksanaan Penataran tersebut diatas diperlukan PUKA yang berkelanjutan, efisien, dan efektif. Pelaksanaan Penataran untuk semua Apoteker di Indonesia tersebut memerlukan Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan yang dapat dijadikan acuan baik dalam pelaksanaan maupun dalam proses evaluasi, akreditasi dan sertifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan penataran tersebut dirumuskan Pedoman Pelaksanaan dibawah ini.

KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksudkan dengan ;

1.   PP ISFI adalah Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia

2.   BSP Apoteker adalah Badan Sertifikasi Profesi Apoteker yang ditetapkan oleh PP.ISFI

3.   PD ISFI adalah Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia

4.   PT Farmasi adalah Perguruan Tinggi Farmasi yang terakreditasi A dan B

5.   APTFI adalah Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia

6.   Peserta adalah Apoteker anggota ISFI yang terdaftar sebagai peserta penataran

7.   Penatar adalah Tenaga ahli yang memperoleh kewenangan dari PP.ISFI dan atau APTFI sebagai

      Nara Sumber dan atau fasilitator dalam penataran

8.   Penataran adalah Pendidikan dan atau pelatihan yang dilaksanakan untuk peningkatan

      kompetensi apoteker

9.   Uji kompetensi adalah Proses penilaian dan atau pengkajian kompetensi apoteker yang meliputi

      aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan

10. Kompetensi adalah Kecerdasan, kepandaian ketrampilan atau kewenangan yang dijadikan dasar

       kualifikasi profesi apoteker

11. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah Tingkat mutu Perguruan tinggi Farmasi yang ditetapkan oleh

       Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

1. Maksud

Maksud Pedoman pelaksanaan ini adalah Ditetapkannya Pedoman ini adalah sebagai dasar dan acuan bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan kewenangan dan tugas dalam PUKA di Indonesia.

2. Tujuan

Tujuan Umum Pedoman Pelaksanaan ini adalah ;

      a.  Mengembangkan Profesi Kefarmasian untuk Apoteker melalui peningkatan dan

           pengembangan kemampuan berupa kesadaran diri, penguasaan ilmu pengetahuan

           dan ketrampilan menjadi Apoteker Profesional.

      b.  Melaksanakan Sertifikasi Kompetensi bagi Apoteker yang melaksanakan tugas profesi

           kefarmasian.

Tujuan Khusus Pedoman Pelaksanaan ini adalah ;

     a.  Terselenggaranya PUKA yang efisien dan efektif

     b.  Berjalannya tertib organisasi dilingkungan ISFI dan pihak terkait dalam hal PUKA

     c.  Terjalinnya kerjasama yan lacar dan saling menguntungkan diantara para pihak yang

           terlibat dalam PUKA

     d.  Terlaksananya sertifikasi Kompetensi Profesi Apoteker

3. Fungsi

Fungsi dari pedoman ini adalah ;

1.  Alat untuk menjamin tercapainya peningkatan profesionalisme apoteker dan sekaligus

     upaya peningkatan pelayanan kefarmasian.

2.  Dasar penentuan akreditasi dan sertifikasi terhadap pelaksana PUKA.

3.  Dasar penentuan akreditasi dan sertifikasi Kompetensi Profesi bagi Apoteker.

4.  Alat monitoring dan tolok ukur evaluasi pelaksanaan PUKA.

RUANG LINGKUP PENATARAN DAN UJI KOMPETENSI

Penataran dan Uji kompetensi harus dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup sebagai berikut ;

1. PUKA yang dilaksanakan harus mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan,

    sikap & perilaku dalam proporsi yang seimbang dan sesuai kebutuhan di daerah masing-masing.

2. PUKA dilaksanakan berdasarkan dan disesuaikan dengan hasil kajian kebutuhan penataran.

Komposisi topik PUKA meliputi :

1.  Perkembangan Per-UU-an, kode etik & standar Kompetensi/Pelayanan +/ - 10 %

2.  Tentang keanggotaan / program kerja ISFI +/- 10 %

3.  Perkembangan “ipteks” produk & ilmu kefarmasian +/- 40 %

4.  Perkembangan pelayanan & praktik profesi kefarmasian +/- 40 %

MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PUKA

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan PUKA ditingkat Pusat dan Daerah adalah sebagai berikut;

1.    PP ISFI selaku pengarah menetapkan ketentuan dan petunjuk teknis serta memberikan

       arah dalam pelaksanaan PUKA.

2.    BSP Apoteker melaksanakan sosialisasi, diseminasi, pelatihan, memberikan bimbingan,

       arahan dalam pelaksanaan PUKA.

3.    BSP Apoteker memberikan persetujuan atas proposal penyelenggara, melaksanakan

       monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUKA

4.    BSP Apoteker memberikan rekomendasi untuk pemberian sertifikat kepada PP ISFI bagi

       Penyelenggara PUKA.

5.    PT Farmasi bekerjasama dengan PD ISFI melaksanakan kerjasama dengan nota

       kesepakatan atau perjanjian.

6.    PT Farmasi bekerjasama dengan PD ISFI menyusun dan menyampaikan proposal kepada

       BSP Apoteker untuk memperoleh persetujuan dan sertifikasi sekurang-kurangnya 1 bulan

       sebelum hari pelaksanaan PUKA. PD ISFI dapat bekerja sama dengan beberapa PT Farmasi.

7.    PT Farmasi bekerjasama dengan PD ISFI menyusun dan menyampaikan protokol/ rencana

       acara penataran, tata tertib, formulir dan kertas kerja penataran, formulir dan kertas kerja

       monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan evaluasi peserta.

8.    PT Farmasi bekerjasama dengan PD ISFI melaksanakan program PUKA diwilayah masing-

       masing berdasarkan Pedoman dan ketentuan yang berlaku dilingkungan ISFI.

9.    PT Farmasi bekerjasama dengan PD ISFI menyampaikan laporan pelaksanaan PUKA kepada

       BSP Apoteker selambat lambatnya 2 minggu sesudah hari pelaksanaan PUKA berakhir.

10. Bagi PD ISFI yang berada didaerah yang tidak ada PT Farmasi terakreditasi A & B, maka

       PD ISFI tersebut dapat bekerja sama dengan PT Farmasi lain di daerah lain yang berhak

       melaksanakan PUKA.

PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian PUKA diatur sebagai berikut :

1. Secara Nasional, Pengurus Pusat ISFI bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PUKA.

2. Secara Teknis, BSP Apoteker bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUKA.

3. Pimpinan PT Farmasi bersama Ketua PD ISFI bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

     PUKA diwilayah masing-masing.

4. Penyelenggaraan PUKA secara operasional dilaksanakan oleh PT Farmasi, dengan berkoordinasi

    dengan PD ISFI

5. Penyelenggaraan PUKA dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh PT Farmasi dan PD ISFI yang

    ditetapkan berdasarkan surat Keputusan bersama.

6. Penataran dan Penguji PUKA dilaksanakan oleh Penatar dan Penguji yang telah memenuhi

    kualifikasi sebagai berikut :

a.     Penatar yang telah pengalaman menatar/ menguji dalam bidang keprofesian.

        1.  Telah mengikuti, lulus dan memperoleh Sertifikat dalam Penataran

              Kompetensi Apoteker

        2. Telah mengikuti, lulus dan memperoleh Sertifikat sebagai Penatar/ Penguji

             PUKA.

        3. Atau praktisi pelatihan/ penataran > 5 tahun, atau praktisi profesi farmasi terkait

            > 10 tahun dan / atau

b.    Penatar yang menguasai/ ahli dalam bidang akademik sesuai topik penataran:

       1. Pengajar S2, pengalaman profesi terkait 5 tahun

       2. Pengajar S3

       3. Pengajar Lektor Kepala dan / atau

c.    Penatar yang memiliki pengalaman organisasi ISFI >10 tahun untuk keprofesian/

       etika kefarmasian

7. Peserta penataran adalah Apoteker yang telah mengajukan permohonan, dan memenuhi

    persyaratan sebagai berikut :

              a. Terdaftar atau bersedia segera mendaftar menjadi anggota ISFI dan membayar iuran

              b. Bersedia menyusun rencana kerja pengembangan diri sebagai apoteker sesuai hasil 

                  penataran.

8. Pembiayaan untuk PUKA terdiri dari 2 komponen, yaitu 1) Pembiayaan untuk Sertifikasi dan 2)  

    Pembiayaan untuk Penataran dan Uji Kompetensi Apoteker (PUKA).

a. Pembiayaan untuk Sertifikasi dibebankan kepada peserta sepenuhnya.

b. Jumlah Biaya Sertifikasi ditetapkan oleh BSP Apoteker

c. Biaya Sertifikasi digunakan untuk :

- PP ISFI sebesar 60 %

- PD ISFI setempat sebesar 10 %

- PD ISFI Wilayah lain yg tidak melaksanakan PUKA sebesar 20 %

- PT Farmasi sebesar 10 %

d. Biaya PUKA digunakan untuk :

- Biaya Akomodasi

- Biaya Sekretariat

- Honor dan uang akomodasi Penatar / Penguji

- Biaya lain sesuai kebutuhan tiap daerah.

9.   Bagi Apoteker yang telah mengikuti penataran dan uji kompetensi dan atau telah memperoleh

      Sertifikat kompetensi, sertifikat hanya berlaku 5 ( lima) tahun sejak tanggal sertifikat dikeluarkan.

10. Bagi Apoteker yang lulus tahun 2003 dan sesudahnya, dapat mengajukan sertifikat kompetensi

      secara  langsung dengan memenuhi persyaratan administratif dan pembiayaan dan masa

      berlaku sertifikat adalah 5 tahun sejak yang bersangkutan lulus.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. PP ISFI selaku pengarah bekerja sama dengan APTFI memfasilitasi penyelenggaraan PUKA

2. Dalam rangka melaksanakan fasilitasi ini PP ISFI mendelegasikan kepada BSP Apoteker

    untuk penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi, Standar Teknis, Pedoman Teknis,

    Bimbingan Teknis dan pelatihan bila mana diperlukan

3. Materi pembinaan dapat berupa perumusan kebutuhan PUKA, penyusunan rencana kerja dan

    proposal, pelaksanaan PUKA, monitoring dan evaluasi PUKA, penyusunan laporan pelaksanaan

    PUKA dan pengawasan dalam pelaksanaan PUKA sesuai dengan indikator pelaksanaan PUKA

    berupa :

- Pemerkayaan ilmu pengetahuan peserta

- Kemampuan menerapkan konsep baru peserta

- Kemampuan mempraktekkan ketrampilan peserta

- Hasrat untuk berubah sikap peserta

- Pengaruh input & metode dalam PUKA

4. PT Farmasi dan PD ISFI menyampaikan hasil monitoring dan laporan pelaksanaan PUKA kepada

    BSP Apoteker

5. BSP Apoteker melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi dan akreditasi sebagai 

    pelaksana sertifikasi kompetensi Apoteker bagi Kerjasama PT Farmasi dan PD ISFI.